Tax Avoidance dan Transfer Mispricing dalam Etika Profesi Akuntansi

Tax Avoidance dan Transfer Mispricing dalam Etika Profesi Akuntansi
Tax Avoidance dan Transfer Mispricing dalam Etika Profesi Akuntansi

NUSA Online – Penghindaran Pajak atau Tax Avoidance. Pajak ialah satu dari sebagian sumber pemasukan negeri yang terbanyak, dengan 86, 55% dari total pemasukan negeri berasal dari pemasukan pajak. Perihal ini bisa dilihat dari jumlah pemasukan pajak pada APBN 2019 sebesar 1. 546, 14 triliun rupiah dari total pemasukan negeri 1. 960, 6 triliun rupiah( www. dpr. go. id).

Pajak kerap dikira jadi sesuatu perihal yang kurangi profit industri. Oleh sebab itu, umumnya banyak yang berupaya buat melaksanakan perlawanan terhadap pajak. Buat meminimalisir kewajiban pajak, industri biasa memakai bermacam metode, mulai dari penuhi syarat perpajakan, sampai melanggar ketentuan perpajakan. Ataupun biasa diucap dengan sebutan tax avoidance serta tax evasion ataupun penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan sesuatu wujud usaha buat meringankan beban pajak orang ataupun tubuh tanpa melanggar peraturan yang terdapat( Mardiasmo, dalam Prakosa 2014). Penghindaran pajak ialah sesuatu usaha yang dicoba secara sah tanpa melanggar ketentuan perpajakan dalam meminimalisasi beban pajak dengan menggunakan celah kelemahan dari peraturan perpajakan. Semacam misal memberi tahu pemasukan bersih tidak sebesar jumlah pemasukan sesungguhnya. Perihal ini bukan ialah aksi melawan hukum sebab industri cuma menggunakan celah kelemahan yang ada di dalam undang- undang perpajakan.

Penghindaran pajak di sisi lain, merupakan sebutan universal buat upaya orang, industri, perwalian, serta entitas lain buat menjauhi pajak dengan metode ilegal. Baik penghindaran pajak serta sebagian wujud penghindaran pajak bisa dilihat selaku wujud ketidakpatuhan pajak, sebab mereka menggambarkan bermacam aktivitas yang tidak menguntungkan untuk sistem pajak sesuatu negeri. Bagi Joseph Stiglitz( 1986), terdapat 3 prinsip penghindaran pajak: penundaan pajak, arbitrase pajak antar orang yang mengalami kurung pajak yang berbeda, serta arbitrase pajak lintas aliran pemasukan yang mengalami perlakuan pajak yang berbeda. Banyak fitur penghindaran pajak mencakup campuran dari ketiga prinsip tersebut.

Tipe Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Aplikasi penghindaran pajak ataupun tax avoidance bisa dipecah jadi 2 tipe, ialah Acceptable Tax Avoidance serta Unacceptable Tax Avoidance. Berikut penjelasannya:

Acceptable Tax Avoidance- Suatu upaya harus pajak dalam menjauhi pajak yang dapat diterima secara hukum. Aplikasi penghindaran pajak ini dikira mempunyai tujuan yang baik dan tidak dicoba dengan transaksi palsu.

Unacceptable Tax Avoidance- Suatu upaya harus pajak dalam menjauhi pajak yang dicoba berlawanan legalitas sebab bersumber pada tujuan yang jahat serta dicoba dengan transaksi palsu supaya dapat menjauhi kewajiban pembayaran pajak.

Yang butuh dikenal dari 2 jenis tax avoidance ini, praktiknya tergantung pada hukum perpajakan setempat yang berlaku. Penghindaran pajak pula bisa dicoba dengan menyalahgunakan sarana yang tidak sepatutnya didapatkan semacam pajak UMKM Final 0, 5% yang sepatutnya diperuntukkan cuma buat pelakon UMKM, tetapi banyak pengusaha bandel yang memakainya dengan metode memecah laporan keuangan perusahaannya.

Baca juga  Akselerasi Pengabdian Pada Nandlatul Ulama di Akar Rumput

Akibat Penghindaran Pajak

Walaupun pada praktiknya penghindaran pajak tidak dicoba oleh seluruh industri yang terdapat di Indonesia, tetapi sekecil apapun praktek tax avoidance ini bisa berakibat kurang baik untuk Indonesia secara universal. Akibat sangat jelas merupakan berkurangnya pemasukan negeri dari zona pajak.

Serta pengusaha yang terencana melaksanakan penghindaran pajak ini pasti hendak memperoleh sanksi, baik berbentuk sanksi administratif sampai berbentuk sanksi pidana. Dalam sebagian peristiwa, penghindaran pajak ini dikategorikan jadi kejahatan korupsi pajak ataupun fraud, yang telah jelas sanksi pidana merupakan ganjaran untuk para pelakon yang teruji melaksanakannya.

Tata cara Penghindaran Pajak

Negara tempat tinggal

Perusahaan bisa memilah buat menjauhi pajak dengan mendirikan industri ataupun anak industri mereka di yurisdiksi lepas tepi laut. Orang pula bisa menjauhi pajak dengan memindahkan tempat tinggal pajak mereka ke surga pajak, semacam Monako, ataupun dengan jadi turis abadi. Mereka pula bisa kurangi pajak mereka dengan pindah ke negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Pajak berganda (Double Taxation)

Sebagian besar negeri menggunakan pajak atas pemasukan yang diperoleh ataupun keuntungan yang direalisasikan di dalam negeri tersebut terlepas dari negeri tempat tinggal orang ataupun industri tersebut. Sebagian besar negeri sudah menandatangani perjanjian pajak berganda bilateral dengan banyak negeri lain buat menjauhi pajak 2 kali untuk bukan penduduk—sekali di mana pemasukan diperoleh serta sekali lagi di negeri tempat tinggal— tetapi, terdapat relatif sedikit perjanjian pajak berganda dengan negara- negara yang dikira selaku surga pajak. Buat menjauhi pajak, umumnya tidak lumayan cuma dengan memindahkan peninggalan seorang ke surga pajak. Seorang pula wajib secara individu pindah ke surga pajak buat menjauhi pajak.

Badan hukum

Tanpa mengganti negara tempat tinggal, pajak individu bisa dihindari secara hukum dengan pembuatan badan hukum terpisah yang hartanya disumbangkan. Badan hukum yang terpisah kerapkali berbentuk perusahaan, perwalian, ataupun yayasan. Ini pula bisa berlokasi di lepas tepi laut, semacam dalam permasalahan banyak yayasan swasta. Peninggalan ditransfer ke perusahaan ataupun keyakinan baru sehingga keuntungan bisa direalisasikan, ataupun pemasukan yang diperoleh, dalam tubuh hukum ini daripada diperoleh oleh owner aslinya. Bila peninggalan setelah itu ditransfer kembali ke orang, hingga pajak keuntungan modal hendak berlaku buat seluruh keuntungan. Pula pajak pemasukan masih hendak terutang atas pendapatan ataupun dividen yang ditarik dari tubuh hukum.

Ketidakjelasan hukum

Hasil pajak bergantung pada definisi sebutan hukum yang umumnya kabur. Misalnya, ketidakjelasan perbandingan antara “pengeluaran bisnis” serta “pengeluaran individu” jadi atensi banyak pembayar pajak serta otoritas pajak. Secara lebih universal, tiap sebutan undang-undang perpajakan mempunyai cakupan yang tidak jelas, serta ialah sumber potensial penghindaran pajak.

Baca juga  Sri Lanka Bangkrut Karena Salah Prioritas dan Tiga Faktor Ini

Suaka Pajak (Tax Havens)

Suaka pajak ialah sesuatu tempat berlakunya sesuatu hukum dimana bisa dijadikan suaka ataupun tempat proteksi pajak. Perihal ini disebabkan tempat tersebut mempraktikkan pajak yang rendah, sampai dapat dimanfaatkan buat menjauhi kewajiban pajak seorang di negeri asalnya serta sediakan tempat buat menaruh peninggalan mereka. Pada 2019, Tax Justice Network menerbitkan The Corporate Tax Haven Index( CTHI). Dalam index ini, berisi tentang catatan negeri serta yurisdiksi suaka pajak yang diurutkan berdasar agresivitas serta luasan donasi buat menolong industri multinasional menjauhi pembayaran pajak.

Transfer mispricing

Penetapan harga transfer yang curang, kadang- kadang diucap transfer mispricing, pula diketahui selaku manipulasi harga transfer, mengacu pada perdagangan antara pihak terpaut dengan harga yang dimaksudkan buat memanipulasi pasar ataupun buat menipu otoritas pajak.

Misalnya, bila perusahaan A, seseorang petani santapan di Afrika, memproses produknya lewat 3 anak industri: X( di Afrika), Y( di surga pajak, umumnya pusat keuangan lepas tepi laut) serta Z( di Indonesia). Saat ini, Perusahaan X menjual produknya ke Industri Y dengan harga yang sangat rendah, menciptakan laba yang rendah serta pajak yang rendah buat Perusahaan X yang berbasis di Afrika. Perusahaan Y setelah itu menjual produk tersebut kepada Perusahaan Z dengan harga yang sangat besar, nyaris setinggi harga eceran dimana Perusahaan Z hendak menjual produk akhir di Indonesia. Perusahaan Z, selaku dampaknya, hendak memberi tahu laba yang rendah serta pajak yang rendah.

Aksi Anti-Penghindaran

Ataupun dapat diucap ketentuan yang menghindari pengurangan pajak dengan pengaturan hukum, di mana pengaturan tersebut dicoba sekedar buat kurangi pajak, serta kebalikannya tidak hendak dikira selaku aksi yang normal.

Di Indonesia, ada undang- undang menimpa perpajakan yang berlaku dengan banyak penangkalan yang sudah dicoba. Sistem dikotomi yang diterapkan secara jelas beserta rincian pada tiap pasal yang berlaku, diharapkan menghalangi ruang gerak oknum harus pajak yang masih berupaya menggunakan celah ketentuan. Walaupun demikian, masih banyak ditemui wujud pelanggaran yang terjalin sebab menggunakan celah yang masih terbuka. Pemerintah paling utama Direktorat Jenderal Pajak butuh membuat ketentuan yang lebih ketat serta teliti menutup celah supaya banyak permasalahan tax avoidance digagalkan.

Indonesia pula ikut dan dalam Organisation for Economic Co- operation and Development( OECD) dan merasakan kenaikan mutu pada zona perpajakan sebab terdapatnya transparansi dari deklarasi negara G- 20 membuka kerahasiaan bank pada 2009. Indonesia sudah menyepakati lebih dari 6. 100 pakta pertukaran data bilateral supaya proses pengumpulan pajak jadi lebih efektif.

Baca juga  Kunci Sukses Pendidikan di Masa Pandemi adalah Internet Berkualitas

Perihal ini ialah berita baik untuk para pelakon serta owner UMKM. Sebab dengan terdapatnya transparansi pajak serta tax treaty, diharapkan hendak berikan keadilan, kepastian hukum, serta melindungi hawa industri yang kompetitif antara usaha kecil serta industri multinasional. Serta hendak membuat persaingan yang sehat di dalam negara sebab terus menjadi kecil kesempatan buat melaksanakan penghindaran pajak.

Kesimpulan Tax Avoidance dan Transfer Mispricing

Penghindaran pajak kurangi pemasukan pemerintah, sehingga pemerintah dengan perilaku anti- penghindaran yang lebih ketat berupaya buat menghindari penghindaran pajak ataupun mempertahankannya dalam batas- batas. Metode yang jelas buat melaksanakan ini merupakan dengan membingkai ketentuan pajak sehingga terdapat ruang lingkup yang lebih kecil buat penghindaran.

Dalam praktiknya, perihal ini tidak senantiasa bisa dicapai serta sudah menimbulkan perselisihan berkepanjangan antara pemerintah yang mengamandemen undang- undang serta penasihat pajak yang menciptakan ruang lingkup/ celah baru buat penghindaran pajak dalam ketentuan yang diganti. Buat membolehkan respons yang lebih kilat terhadap skema penghindaran pajak, DJP membutuhkan pengungkapan yang lebih kilat serta lebih lengkap daripada yang disyaratkan lebih dahulu.

Dalam perspektif etika profesi akuntansi, aplikasi tax avoidance tidak cocok dengan etika yang berlaku sebab melaksanakan penyampaian laporan keuntungan yang diperoleh lebih kecil sehingga kurangi beban pajak sesuatu industri ataupun perorangan. Dengan demikian, sumber pemasukan negeri hendak menyusut sebab pajak yang dibayarkan semestinya sanggup menunjang bermacam pembangunan serta ekonomi negeri jadi menurun akibat dari aplikasi penghindaran pajak. Dapat dikatakan pula jika aplikasi penghindaran pajak sudah merugikan negeri dengan mengabaikan kesejahteraan negeri.

tax avoidance, transfer mispricing, etika profesi, akuntansi, pajak, bayar pajak, npwp online, pajak online, npwp, daftar npwp online, samsat online, cek pajak kendaraan, bayar pajak motor online, sambara, cek pajak kendaraan online, djp online pajak, daftar npwp, cek pajak motor online, cara bayar pajak motor online, djp pajak, membuat npwp online, pajak penghasilan, bapenda, e filing pajak, kunjungan pajak, npwp pusat, persamaan akuntansi, cek pbb online, direktorat jenderal pajak, nomor npwp, djponline pajak, kantor pajak, webefaktur, akuntansi biaya, enofa pajak, klikpajak, akuntan, akuntansi keuangan, kunjungan pajak go id, pajak progresif, pajak daerah, laporan pajak online, laporan spt tahunan, samsat online nasional, bayar pajak motor di indomaret, penghasilan tidak kena pajak, e nofa pajak, membayar pajak menjadi kewajiban, cara bayar pajak mobil online, akuntan publik