Petani Tebu dan Pentingnya Modal untuk Keberlangsungan Produksi

Petani Tebu dan Pentingnya Modal untuk Keberlangsungan Produksi
Petani Tebu dan Pentingnya Modal untuk Keberlangsungan Produksi

NUSA Online – Akses permodalan jadi hambatan untuk petani khususnya petani tebu. Alasannya buat satu kali panen tebu petani wajib mempersiapkan lahan dari mulai saat sebelum proses penanaman benih tebu, perawatan, sampai proses tebang tebu.

Pasti saja seluruh proses tersebut memerlukan waktu yang panjang, tenaga, dan bayaran yang tidak sedikit.

Informasi penciptaan tebu dari 34 provinsi di Indonesia dikutip dari web website pertanian, menarangkan kalau Provinsi Jawa Timur menempati urutan awal produksi tebu terbanyak serta paling banyak di Indonesia dengan jumlah tahun 2018 sebesar 1, 065, 965, tahun 2019 sebesar 1, 052, 026, tahun 2020 sebesar 985, 511, tahun 2021 sebesar 1, 116, 135, serta tahun 2022 sebesar 1, 049, 355.

Buat menunjang akses permodalan untuk petani tebu mudah, terdapat sebagian pihak yang menunjang perihal tersebut antara lain BUMN lewat PTPN.

Pada bulan Oktober tahun 2021, dikutip dari halaman formal BUMN, PTPN XI menyalurkan modal kerja untuk petani tebu sebesar 4, 3 milar rupiah.

Penyaluran ini buat membiayai sebanyak 38 petani tebu yang bermitra dengan Pabrik Gula( PG) Kedawoeng Pasuruan buat masa tanam tebu 2021/ 2022 di Pasuruan.

Program tersebut selaku kelanjutan dari program BUMN lewat PTPN XI pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penyaluran modal kerja membiayai sebanyak 31 petani tebu yang bermitra dengan Pabrik Gula( PG) Kedawoeng Pasuruan buat masa tanam tebu 2020/ 2021.

Maksudnya ada peningkatan sebanyak 5 petani yang menemukan sokongan penyaluran modal kerja yang disalurkan oleh PTPN XI.

Terdapatnya program tersebut tidak cuma menolong petani namun pula menolong negeri buat mewujudkan ketahanan serta swasembada gula nasional.

Sedangkan itu di daerah Kabupaten Mojokerto dikutip dari halaman PTPN X, Pabrik Gula Gempolkerep bersinergi dengan Petrokimia Gresik serta didukung PTPN X.

Baca juga  Saraswanti Indoland Development - The End of IPO Gorengan Era

Sinergi tersebut bertujuan membagikan pendampingan intensif kepada petani peserta program Agro Solution buat menunjang praktek budidaya pertanian berkepanjangan, kenaikan penciptaan serta produktivitas, dan menolong kenaikan pemasukan petani.

Untuk petani di daerah Kabupaten Mojokerto pupuk ialah salah satu kebutuhan terutama dalam perawatan tumbuhan tebu.

” Buat 1 hektar lahan tebu memerlukan kurang lebih 60 karung pupuk,” kata Dwi, petani tebu di daerah Kabupaten Mojokerto

Dwi pula meningkatkan terpaut dengan hambatan yang dialami oleh petani tebu terpaut dengan harga pupuk non subsidi, dengan rincian harga selaku berikut:

Salah satu wujud intervensi yang dicoba oleh pemerintah dalam zona pertanian dengan menghasilkan kebijakan subsidi pupuk.

Bagi hasil wawancara penulis dengan Dwi, petani yang bisa mendapatkan subsidi pupuk dengan optimal lahan 2 hektar, lebih jelasnya tercantum pada Peraturan Menteri Pertanian No 47 Tahun 2017 tentang Alokasi serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

Dwi mengatakan terpaut hambatan lain yang dialami oleh petani.

“ Kala pupuk subsidi lagi diperlukan tidak kunjung tiba, serta kala pupuk tersebut tiba petani tidak bisa menebus pupuk sebab tidak terdapat kesiapan bayaran, perihal ini bisa sesungguhnya bisa diatasi dengan membeli pupuk non subsidi, tetapi lagi lagi hambatan bayaran yang nyaris 2 kali lipat dari harga pupuk subsidi,” ucapnya.

Zona pertanian ialah zona utama buat penuhi kebutuhan hidup manusia. Perihal ini dipertegas lagi dengan tulisan oleh KNEKS kalau zona pertanian ialah zona ekonomi riil yang kedudukannya berkaitan dengan konsep kebutuhan hidup ataupun maqashid syariah dalam ekonomi syariah.

Ekonomi syariah dengan seluruh potensinya bisa menolong mendesak pembangunan berkepanjangan dengan lewat akses pembiayaan syariah pada pertanian dengan memakai akad yang mengutamakan asas keadilan.

Baca juga  Jadi Perantau Sebagai Pelajar, Harus Tegar Jalani Rintangan

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah( KNEKS) menarangkan terpaut dengan akad bisa berbentuk akad salam, ialah akad dengan kontrak buat pembiayaannya, akad mudharabah, muzaraah, musaqah, serta akad lain yang masih berkaitan dengan zona pertanian.

KNEKS pula mengatakan optimalisasi zona pertanian lewat pembiayaan syariah bisa didukung dengan terdapatnya Baitul Maal Wat Tamwil( BMT) serta pengembangan tanah wakaf buat menunjang zona pertanian.

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan kalau zona pertanian butuh buat memperoleh atensi lebih lagi dari pemerintah lewat ekonomi syariah.

Dengan demikian hambatan modal kerja untuk petani bisa lebih terkontrol, kenaikan pemasukan petani sehingga tercapai kesejahteraan petani, serta tujuan pembangunan ekonomi berkepanjangan bisa terlaksana.